SALAH SATU UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus 

senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; 

b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari 

masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai 

pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga 

pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar 

ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah 

menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang 

secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;

d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan 

untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;

e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan 

pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui 

infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi 

dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan 

nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange 

(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, 

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau 

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 

Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, 

memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 

diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau 

Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi 

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya.

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi 

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, 

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. 6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh

penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. 

7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang 

bersifat tertutup ataupun terbuka.

8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk 

melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis 

yang diselenggarakan oleh Orang.

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan 

Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam 

Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 

10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak 

yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh 

profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan 

mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang 

dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan 

sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda 

Tangan Elektronik.

14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang 

melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. 

15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri 

atau dalam jaringan.

16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, 

yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik 

lainnya.

17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik.

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik dari Pengirim.

20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, 

dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang 

berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu 

dalam internet.

21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, 

maupun badan hukum.

22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang 

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.